Penulis: Indarni Amalia
SAMARINDA–Sebagai kota dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi, Medan, Sumatera Utara menyimpan sejumlah persoalan tersendiri dalam hal kebijakan pembangunan, khususnya bidang pendidikan. Guna mencari informasi sebagai bahan pembanding, Komisi B DPRD kota dengan 21 Kecamatan, 151 Kelurahan serta 3.000 Kepala Lingkungan tersebut, memilih studi banding ke Pemkot Samarinda, Jumat (4/12) kemarin. Di hadapan jajaran Pemkot Samarinda yang dipimpin Asisten III Drs H Diwansyah MSi dan Kepala Dinas Pendidikan Hary Murti, rombongan tamu berjumlah 8 orang ini mempertanyakan alokasi anggaran pendidikan Samarinda, serta upaya pembinaan pemerintah terhadap kelompok usaha kesehatan sekolah (UKS). “Karena sejauh informasi yang kami terima saat ini, Samarinda banyak melakukan terobosan kebijakan dalam bidang pendidikan,” lontar H Teguh Bahrumsyah SH dari tim DPRD Medan.
Selanjutnya, mereka mempertanyakan kebijakan apa yang mengawal program gratis Kota Samarinda sehingga dapat berjalan dengan cukup baik.
Karena yang namanya gratis pembutaan KTP tersebut sering hanya sebutan, kenyataannya masih saja ada pungutan,” lanjut Teguh. Selain itu, tim tamu ini juga mempertanyakan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan Pemkot Samarinda. Menanggapi beberapa pertanyaan tersebut, khususnya terhadap pengelolaan sumber daya alam, Diwansyah mengibaratkan seperti buah simalakama. “Di satu sisi, pemerintah berharap akan memberi dampak kesejahteraan kepada masyarakat, namun di sisi lain, tidak bisa dipungkiri memang berdampak pada lingkungan,” sebut Diwan. Namun untuk menanggulangi persoalan tersebut, sejauh ini, menurut Diwansyah, khususnya terhadap eks lahan tambang berskala besar, oleh pemerintah telah digalakan kegiatan penanaman komoditas bibit kelapa sawit. Khusus bidang pendidikan, untuk meningkatkan angka kelulusan siswa, menurut Hary Murti, di Samarinda telah dilakukan perubahan struktur pendidikan yang mengarah kepada pengadaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). “Dimana kondisi saat ini ada 55 persen SMK dan 45 persen SMA,” sebutnya. Kebijakan ini, menurut Hary, bukannya tanpa risiko, khususnya dari segi anggaran, di mana terdapat perbandingan 6 kali lebih besar antara pengadaan 1 SMK. ”Artinya, diperlukan anggaran 6 kali lebih besar untuk membuat sebuah SMK dibanding SMA, tapi ini tetap dilakukan mengingat dampak skill ketenagakerjaan kelulusan siswa sekolah tersebut,” tanda Hary. (Hms3).(kaltim pos )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar